Garut,//Jabadar.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Karangpawitan berlangsung dengan lancar dan transparan. Proses ini mendapat pendampingan langsung dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengawasan ketat dari berbagai pihak guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi, Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan aplikasi SIKSMA Mobile (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat). Aplikasi ini memungkinkan pemantauan data penerima manfaat secara real-time, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Pendamping Desa Sindangpalay, Juan Setiansyah, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi ini memberikan transparansi dalam proses distribusi. “Dengan adanya SIKSMA Mobile, kami dapat memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh yang berhak tanpa adanya pemotongan atau penyalahgunaan,” ujarnya saat ditemui di lokasi penyaluran pada Rabu (26/02/2025).
Sebanyak 7.432 KPM di Kecamatan Karangpawitan menerima bantuan BLT BBM dengan total nominal Rp600.000 per KPM. Bantuan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Januari hingga Maret. Penyaluran dilakukan melalui Kantor Pos Karangpawitan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, dengan sistem pencairan yang telah terjadwal guna menghindari antrean panjang dan kerumunan.
Selain pengawasan dari pendamping PKH, penyaluran bansos ini juga diawasi oleh Kasi Kecamatan, perangkat desa, serta perwakilan dari Dinas Sosial, yang memastikan tidak ada pemotongan dana maupun kendala teknis yang dapat merugikan KPM. Proses dokumentasi dilakukan secara terbuka, di mana setiap penerima manfaat difoto sebagai bukti penerimaan bantuan.
Meski secara umum penyaluran berjalan dengan baik, beberapa kendala teknis masih ditemukan, seperti gangguan sistem pada aplikasi SIKSMA Mobile. Namun, berkat koordinasi antara pendamping PKH, perangkat desa, dan pihak Kantor Pos, kendala tersebut dapat segera diatasi sehingga distribusi tetap berjalan lancar.
Para penerima manfaat mengapresiasi sistem pencairan yang diterapkan, terutama terkait transparansi dan pengawasan yang ketat. Namun, mereka juga berharap adanya peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pos, agar proses pencairan bantuan di masa mendatang dapat berjalan lebih cepat dan efisien. (RUS)
Editor : Yopi
