GARUT, Jabadar.Com // Ketua DPC Partai Rakyat Adil Makmur ( PRIMA) Garut Zamzam Zainulhaq, menyampaikan kekhawatiran terkait belum terisinya sejumlah posisi struktural di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut pasca lebaran Idulfitri 2025. Menurutnya, kekosongan jabatan ini dapat berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Harus saya sampaikan bahwa pasca Lebaran, Pak Bupati Garut sebenarnya sudah berencana melakukan pengisian jabatan kosong, termasuk rotasi, mutasi, bahkan mungkin degradasi di berbagai SKPD. Tapi hingga hari ini belum juga terealisasi. Ini mengkhawatirkan, karena bisa menghambat pelayanan publik,” ujar Zamzam dalam keterangannya. Saptu (5/7/2025)
Zamzam menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan reformasi birokrasi, termasuk upaya percepatan dalam penataan ulang jabatan strategis di pemerintahan daerah.
“Kami siap di belakang Pak Bupati. Tidak perlu ragu sedikit pun. Ini demi akselerasi kinerja pemerintahan di Garut. Karena faktanya, kita ini daerah tertinggal, dan mau tidak mau kita harus lebih cepat dari daerah lain,” tegasnya.
Zamzam juga menyebutkan bahwa menurut informasi terakhir dari Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda), beberapa usulan posisi jabatan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia menilai komunikasi lintas pihak dan antar pemangku kepentingan masih kurang lancar, sehingga proses ini menjadi tidak transparan.
“Langkah Pak Bupati sudah sampai mana? Apakah tinggal menunggu pelantikan? Justru yang dilantik lebih dulu malah jabatan fungsional di Dinas Kesehatan. Sementara posisi struktural yang strategis justru masih dibiarkan kosong. Harusnya ini yang diprioritaskan,” kata Zamzam.
Dalam kesempatan tersebut, Zamzam juga menyoroti secara khusus fenomena pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang ia nilai sebagai kejadian luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Seorang kadis mundur padahal masa jabatannya masih dua tahun lagi. Ini bukan hal sepele. Ini harus diusut. Kita dorong Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk bongkar apa yang sebenarnya terjadi di Dinas Pendidikan,” ujarnya serius.
Menurutnya, ada banyak permasalahan internal yang menjadi pemicu pengunduran diri tersebut. Maka, reformasi birokrasi tidak boleh setengah hati. Harus menyeluruh dan menyentuh akar persoalan.
Zamzam menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti satu atau dua orang di posisi strategis. Ia mendesak dilakukan “bongkar total” terhadap struktur birokrasi yang selama ini diduga menjadi penghambat laju pembangunan, terutama di sektor pendidikan.
“Kalau cuma ganti satu-dua orang, itu tidak disebut reformasi. Reformasi harus menyeluruh. Dibongkar total, dinolkan, lalu tempatkan orang-orang baru yang visioner dan benar-benar mau bekerja untuk rakyat,” tandasnya.
Terkait posisi politik, Zamzam juga menyampaikan pandangannya soal peran partai dan relawan dalam pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik dan relawan yang terlibat dalam pemenangan kepala daerah memiliki hak untuk turut serta dalam pembangunan.
“Demokrasi itu alat pembagi kekuasaan. Maka relawan dan partai yang ikut dalam proses politik juga berhak dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Kami ikut nyangkul, ikut panen, ya kami juga punya hak,” katanya.
Ia pun menjawab dengan tegas saat ditanya apakah Partai Prima partai yang ia wakili—sudah mendapat “kue kekuasaan”.
“Apakah Partai Prima harus kebagian? Ya, harus. Itu soal keadilan dan proporsionalitas. Kalau tidak, berarti asas keadilan tidak dijalankan oleh kepala daerah,” katanya.
Zamzam mengapresiasi komunikasi yang baik antara pihaknya dengan Bupati Garut. Namun menurutnya, saat ini Bupati masih fokus pada penyusunan dan penataan reformasi birokrasi di internal Pemkab Garut.
“Kita belum sampai bicara soal pencapaian visi-misi atau program unggulan. Masih berkutat di reformasi birokrasi. Maka itu kami dorong agar reformasi ini segera selesai, supaya kita bisa bergerak ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Zamzam menutup pernyataannya dengan harapan bahwa reformasi birokrasi tidak memakan waktu terlalu lama. Ia menilai, jika reformasi belum rampung hingga akhir tahun, maka tahun depan Garut harus sudah mulai berlari mengejar ketertinggalan.
“Garut ini daerah tertinggal. Masak iya mau terus-terusan miskin di Jawa Barat? Tahun depan kita harus lari. Jangan terhambat urusan birokrasi saja,” pungkasnya. (Rus)
