GARUT, Jabadar. Com // Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, kembali turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di GOR Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, pada Senin (7/7/2025), dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta perwakilan dari sejumlah dinas teknis.
Dalam sambutannya, Yudha menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga dan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Langensari. “Alhamdulillah, pelaksanaan reses kali ini difasilitasi dengan baik oleh Pemdes Langensari, di bawah kepemimpinan Bapak Uus Sudahman. Kehadiran banyak warga dan dinas terkait memperlihatkan semangat kolaboratif yang luar biasa,” ujarnya.
Reses kali ini semakin terasa komprehensif dengan kehadiran sejumlah pejabat dari SKPD Kabupaten Garut. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain:
*Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ade Hendarsah
*Sekretaris Dinas Kesehatan, Yodi
*Kabid SD Dinas Pendidikan, Suryana
*Kabid LKD DPMPD, Asep Jawahir
*Sekretaris Dinas PUPR, Edi Kuntoro
*Perwakilan Dinas Sosial, Kadar
*Perwakilan Dinas Kebudayaan, Endang
*Kabid Litbang Bappeda, Iman
*Camat Tarogong Kaler, Ahmad Alamsyah
Sekitar 100 warga yang merupakan perwakilan dari 12 RW turut hadir dalam reses, termasuk tokoh masyarakat, kader posyandu, dan unsur struktural PDI Perjuangan dari kampung-kampung seperti Tegalega, Tegalsari, Pasir Domas, Cipanas, Amerta, dan Pangkalan.
Sesi dialog berlangsung dinamis. Sejumlah aspirasi dan permasalahan mendesak disampaikan warga secara langsung, antara lain:
RW 04 mengusulkan penguatan fasilitas posyandu dan Program Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil. Aspirasi ini langsung ditanggapi secara positif oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.
RW 03 Kampung Pepabri menyampaikan kebutuhan akan lahan pemakaman dan penataan lingkungan untuk mitigasi banjir.
RW 10 Kampung Pangkalan meminta dukungan terhadap paguron (perguruan) pencak silat sebagai upaya pelestarian budaya lokal.
RW 06 dan RW 07 Kampung Pasir Domas menyoroti krisis air bersih yang belum terselesaikan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Yudha menyampaikan bahwa dirinya akan mengawal proses penganggaran agar aspirasi warga bisa diakomodasi dalam APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
“Tentu tidak semua bisa langsung terwujud, tapi kami akan prioritaskan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran. Saya akan kawal penuh dalam rapat-rapat pembahasan anggaran di DPRD,” tegasnya.
Selain itu, isu kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga mencuat dalam diskusi warga. Persoalan ini dijelaskan langsung oleh perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang turut hadir.
Di akhir kegiatan, Yudha kembali menegaskan pentingnya reses sebagai instrumen demokrasi partisipatif. Menurutnya, mendengar suara rakyat secara langsung merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang berpihak.
“Reses bukan sekadar kewajiban formal anggota dewan, melainkan wujud nyata politik yang membumi. Dengan mendengar langsung kebutuhan masyarakat, kita menjadikan politik bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai jalan pengabdian,” pungkas Yudha. (Rus)
