GARUT, Jabadar.Com // Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 kembali dimanfaatkan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut H.Yusuf Musyaffa untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satunya dilakukan oleh anggota dewan yang menggelar kegiatan reses di Aula Madrasah Hidayatulloh, Desa Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Selasa (8/7/2025).
Reses tersebut dihadiri konstituen dari berbagai desa sekitar sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat terhadap suara yang telah diberikan masyarakat dalam pemilu. Menurut anggota DPRD yang memimpin agenda ini, komunikasi langsung dengan masyarakat sangat penting, bukan hanya kepada warga desa tempat pelaksanaan reses, tetapi juga dari daerah-daerah lain dalam lingkup dapilnya,”jelas yusuf
“Reses hari ini alhamdulillah dilaksanakan di salah satu basis pemilih di Desa Sindanglaya, dan kami turut mengundang masyarakat dari beberapa desa lainnya. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada seluruh konstituen,” ujarnya
Isu Pendidikan di Wilayah Pertanian: Mimpi Anak Petani Masih Terhambat Jarak dan Biaya
Dari hasil dialog dengan masyarakat, isu pendidikan menjadi salah satu pokok perbincangan yang cukup kuat. Masyarakat di wilayah Karangpawitan, khususnya yang berlatar belakang petani, banyak mengeluhkan jauhnya akses terhadap lembaga pendidikan formal. Beberapa anak usia SMP bahkan memilih tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan jarak yang jauh ke pusat pendidikan.
“Ini menurut saya menarik, karena warga di daerah pertanian justru mengusulkan kehadiran lembaga pendidikan. Mereka ingin ada sekolah yang mudah dijangkau, karena anak-anak mereka banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat jarak dan biaya,” jelasnya.
Kondisi tersebut menurutnya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut. Ia berharap pemerintah dapat hadir dengan solusi yang konkret, meskipun tidak harus membangun sekolah baru. Salah satu opsi yang didorong adalah dengan menghadirkan kelas jauh, memberdayakan madrasah atau yayasan lokal sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan formal melalui kerja sama dengan PKBM atau sekolah rakyat.
“Kalau terlalu berat untuk membangun sekolah formal baru, pemerintah bisa bekerja sama dengan madrasah, yayasan, atau lembaga keagamaan yang sudah ada. Yang penting, masyarakat bisa tetap mengakses pendidikan secara layak dan setara,” tegasnya.
Aspirasi ini, lanjutnya, akan segera diteruskan kepada rekan fraksi yang duduk di Komisi 4 DPRD Garut, mengingat dirinya berada di komisi lain. Ia berharap, keluhan ini dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pendidikan ke depan.
Tak hanya soal pendidikan, reses juga mencatat aspirasi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan. Selain itu, masyarakat petani juga menyampaikan harapan terkait infrastruktur pertanian dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya membangun mental kemandirian masyarakat. Menurutnya, pemberian bantuan tanpa pembentukan karakter dan kesiapan akan cenderung gagal mencapai tujuan jangka panjang.
“Saya selalu dorong masyarakat agar mandiri. Kalau jadi petani, jadilah petani yang baik. Kalau UMKM, jadilah pengusaha yang profesional. Pemerintah hadir bukan mulai dari nol, tapi melengkapi. Banyak program pemberdayaan yang hanya sekadar lewat saja karena masyarakat tidak siap,” paparnya.
Ia mengkritisi bahwa banyak bantuan pemerintah yang gagal karena tidak dibarengi dengan kesiapan konsep diri dan mental penerima. Oleh karena itu, ke depan ia ingin membangun paradigma bahwa bantuan bukanlah segala-galanya, melainkan sarana pendukung untuk mendorong masyarakat yang sudah memiliki semangat kemandirian.
Menutup kegiatan resesnya, ia menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang terkumpul akan dibawa dan dibahas bersama rekan-rekan satu fraksi di DPRD Kabupaten Garut untuk ditindaklanjuti ke OPD terkait. Ia juga berharap agar ke depan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dapat lebih merata hingga ke wilayah pinggiran.
“Kita akan dorong agar aspirasi ini tidak berhenti di sini. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut masa depan anak-anak Garut. Pemerintah harus hadir lebih dekat, khususnya di daerah pertanian yang selama ini kurang mendapatkan akses memadai,” pungkasnya. (Rus)
