KAB. BANDUNG// Jabadar. com – Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung sampaikan paparan atas dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan “Konsolidasi Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Program Pemerintah” di Gedung Budaya Soreang, Selasa (5/8/2025).
Program strategis nasional itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu penanganan stunting dan miskin ekstrem yang diharapkan selesai atau tuntas tahun depan atau tahun 2026.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparan program strategis nasional itu dihadapan Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, perwakilan Lanud Sulaiman, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya yang turut hadir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, para asisten, para kepala OPD/Kepala Badan di lingkungan Pemkab Bandung, para Kabag, para Camat, para Danramil dan Babinsa di lingkungan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas di lingkungan Polresta Bandung, para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bandung, maupun pihak lainnya baik yang hadir langsung maupun melalui zoom meeting.
Pelaksanaan konsolidasi daerah juga diikuti jajaran pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Merah Putih (KMP) beserta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Badan Usaha Milik Desa serta pihak lainnya.
Di penghujung acara itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung serta para stakeholder turut menandatangani kesepakatan bersama untuk mensukseskan program MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Bupati Dadang Supriatna sampaikan paparan tentang sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atas program strategis MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bupati turut menyampaikan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak semua pihak yang ada di Kabupaten Bandung untuk mensukseskan program Presiden tersebut.
“Program strategis nasional Pak Presiden itu di antaranya Makan Bergizi Gratis. Secara nasional Pak Presiden akan menyiapkan sekitar 30 ribu dapur atau SPPG. Total anggaran kurang lebih Rp276 triliun. Di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 361 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,2 juta siswa yang merupakan siswa PAUD, TK, SD dan SMP, santri pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya dalam paparannya.
Terkait dengan pola kemitraan itu, kata Dadang, Pemerintah Kabupaten Bandung turut mendorong pola kemitraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam program MBG.
“Lebih baik manfaatkan pengusaha lokal. Pengusaha lokal harus diajak sesuai dengan potensinya, jangan sampaikan dibiarkan,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.
Lebih lanjut Kang DS, sapaan akrab Dadang Suoriatna mengatakan, supaya Program MBG ini berjalan, disusul adanya Inpres No 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Atas dasar itu, Kang DS menginstruksikan kepada Sekda dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menganggarkan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggunakan APBD Kabupaten Bandung.
Secara nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Mutih mencapai sekitar 80.000 yang dilaunching oleh Presiden pada Juli 2025 lalu. Di Kabupaten Bandung, mengikuti giat launching serentak nasional di Desa Cileunyi Wetan.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, dan SPPG sudah ada. Cuma yang aktif baru 35 titik dan yang verifikasi baru 200 titik, berarti baru 235 SPP, sementara jumlah yang harus ada di Kabupaten Bandung 361 SPPG. Berarti kurang lebih sekitar 130 SPPG lagi. Saya berharap bagaimana 361 titik ini terpenuhi,” jelasnya.
Untuk memenuhi SPPG itu, misalnya di desa terpencil di Kecamatan Pangalengan, tercatat lebih dari 1000 siswa PAUD, TK, SD, SMP, santri, ibu hamil dan ibu menyusui bisa dibuatkan satu SPPG.
“Di desa terpencil dan kendala jaraknya jauh, pak kades segera lapor ke saya. Insya Allah saya akan berikan solusi seperti apa. Jangan sampai kendala jarak jauh tidak terpenuhi. Saya harap sukseskan program MBG yang menjadi program strategis nasional ini,” tutur Kang DS.
Bupati Kang DS mengungkapkan bahwa pihak sudah menyiapkan kantor bersama di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung untuk percepatan program MBG tersebut.
“Kantor bersama itu untuk dijadikan pusat komunikasi, karena komunikasi itu penting. Terkait program MBG ini TNI dan Polri sudah bergerak, maka kita Pemerintah Daerah dan kepala OPD untuk mendorong,” ujarnya.
Selain program MBG, juga ada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengelolaan koperasi itu bisa melibatkan para petani atau kelompok tani di desa masing-masing.
“Petani tersebut secara otomatis menjadi anggota koperasi. Baik petani padi, jagung dan semua petani lainnya. Koperasi Merah Putih wajib mengakomodir semua petani yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Bandung untuk menjadi anggota koperasi,” katanya.
Ia menyebutkan jumlah petani di Kabupaten Bandung mencapai 70 ribu yang di antaranya tergabung dalam gapoktan di masing-masing desa. Pemerintah sudah menggulirkan program hibah untuk para petani dalam pengadaan benih maupun pupuk.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib mengakomodir semua petani di desa masing-masing dan wajib menjadi anggota koperasi. Karena koperasi diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mengawal program ketahanan pangan dan hasil pertaniannya dibeli oleh koperasi,” katanya.
Bupati menegaskan yang biasanya anggota koperasi pinjam ke tengkulak, nantinya beralih ke koperasi untuk biaya mengolah lahan pertanian. Untuk Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus membuat rencana.
“Koperasi harus menyiapkan modal usaha untuk para petani. Kepala desa dan lurah harus memantau keberlangsungan koperasi. Perangkat desa, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, Ketua RT dan RW bisa jadi anggota koperasi. Diusahakan modal koperasi tidak pinjam ke bank, siapa tahu pengusaha lokal bisa menyimpan simpanan wajib dan sukarela. Insya Allah uang sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar bisa terkumpul di masing-masing koperasi,” tutur Bupati Bedas.
Kang DS mengatakan bahwa Presiden minta koperasi digerakkan karena koperasi memiliki moto yang luar biasa, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota.
Ia berharap kepala desa, BPD dan ketua koperasi untuk membuat Perdes (Peraturan Desa) tentang koperasi, untuk memberikan pendapatan ke desa.
Ia menegaskan ada hubungannya antara Koperasi Merah Putih dengan MBG, dengan serapan anggaran melalui program MBG itu mencapai Rp 4,3 triliun di Kabupaten Bandung dengan sasaran penerima manfaat 1,23 juta jiwa.
“Saya berharap dari 361 SPPG ini diprioritaskan untuk membeli bahan produksinya dari koperasi. Saya yakin di setiap desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi atau bahan komoditas. Pangalengan dan Kertasari misalnya mayoritas penghasil sayuran, Ciparay penghasil beras dan masing-masing desa dan kelurahan ada perbedaan bahan produksi,” tuturnya.
Kang DS berharap SPPG dan Koperasi Merah Putih berkolaborasi, hal itu berkaitan dengan program Presiden supaya program ini maksimal dan tidak ada kegagalan. Program MBG dan Koperasi Merah Putih ini berjalan maksimal bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengatakan Kabupaten Bandung dengan total penduduk mencapai 3,8 juta jiwa dan jumlah penduduk kedua terbesar di Jawa Barat, sehingga ada beberapa ‘PR’ yang harus dituntaskan.
“Presiden berkeinginan pada tahun 2026 bisa menuntaskan penanganan miskin ekstrem. Penanganan kemiskinan ekstrem harus diprioritaskan. Kemudian penanganan stunting bisa diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, untuk penanganan stunting di Kabupaten Bandung itu, dengan konsep penanganan 1000 hari untuk di masing-masing desa yang diketahui masih ada anak-anak stunting. Penanganan stunting itu dari mulai hamil sampai lahir usia dua tahun.
“Kita harus mengawal angka stunting di Kabupaten Bandung. Tidak ada stunting di masa mendatang, untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia menegaskan untuk penanganan stunting di Kabupaten Bandung, khususnya intervensi anggaran untuk satu balita hingga usia dua tahun itu, mencapai jutaan rupiah. Sehingga dalam kebutuhan anggaran itu ada pembagian dari sumber anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) atau provinsi berapa, kabupaten dan desa berapa.
“Setiap hari rutin diberikan makanan bergizi dalam menyelesaikan serta mengurangi angka stunting di Kabupaten Bandung,” ucapnya.
Langkah strategis yang diungkapkan Bupati Bandung ini dalam penanganan miskin ekstrem itu, pertama melalui program rutilahu atau perbaikan rumah tidak layak huni. Kedua keluarga miskin ekstrem ini mendapatkan penghasilan setiap bulan atau memiliki kegiatan usaha.
“Makanya saya ingin tahun depan miskin ekstrem di Kabupaten Bandung selesai. Dengan menggunakan anggaran berapa dari DAK, provinsi, kabupaten dan desa, itu akan lebih spesifik. Banyak PR yang harus kita selesaikan. Saya berharap dengan kekompakan, kolaborasi bisa menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Bandung,” harapnya.
Menurutnya, sehat bukan karena banyaknya rumah sakit, puskesmas, tapi tergantung pola hidup sehat. Pola hidup sehat secara fisik yang diikuti dengan kegiatan olahraga, selain rumah dan lingkungannya juga sehat. Sampah juga harus kita selesaikan.
“Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Pendidikan rohani, spiritual juga penting. Sehat secara sosial, karena kita mahkluk sosial. Kita sudah menyiapkan program ketahanan pangan untuk penanganan rawan pangan bagi masyarakat. Selain itu sehat keuangan,” katanya.
Bagaimana untuk menciptakan sehat keuangan, kata dia, Pemkab Bandung sudah menggulirkan program menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja, dan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan dan banyak program lainnya.
“Jaga kebersamaan dan kekompakan. Siap untuk bersama-sama mengawal program Pak Presiden, Pak Gubernur dan visi misi program Pemerintah Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 ,” harapnya.
Editor : Yopi
