GARUT, Jabadar.com // Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dengan rangkaian kegiatan konsolidasi organisasi dan refleksi ideologis partai. Salah satu agenda utama yang digelar adalah pelaksanaan tes tertulis susulan bagi calon pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), yang menjadi simbol komitmen PDI Perjuangan dalam membangun tata kelola partai berbasis meritokrasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturohman, SM, menjelaskan bahwa tes tertulis tersebut merupakan lanjutan dari seleksi tahap pertama yang telah dilaksanakan pada awal Januari 2026 lalu. Pada seleksi awal, tercatat sebanyak 189 kader mengikuti tahapan tes, sementara pada tes susulan ini sebanyak 62 peserta hadir untuk melengkapi proses seleksi.
“Tes tertulis ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari mekanisme organisasi untuk membangun sistem meritokrasi di tubuh PDI Perjuangan. Ke depan, kami ingin pengurus PAC diisi oleh kader-kader yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik agar kinerja partai semakin maksimal,” ujar Ilham.
Ia menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Penilaian hasil tes sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat dengan melibatkan tim ahli independen dari perguruan tinggi ternama, di antaranya Universitas Pasundan dan Universitas Padjadjaran.
“Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi praktik KKN, titipan, maupun nepotisme. Apa pun hasilnya nanti, DPC akan menerima dengan lapang dada karena tujuan utamanya adalah membangun budaya meritokrasi yang sehat di internal partai,” tegasnya.
Momentum peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi atas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar secara nasional di Ancol, Jakarta. Dalam Rakernas tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyoroti berbagai persoalan global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, hingga meningkatnya konflik bersenjata di sejumlah kawasan dunia.
PDI Perjuangan secara tegas menyampaikan sikap ideologis partai terhadap agresi militer dan penculikan tokoh-tokoh politik dunia, serta menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan antarbangsa. Sikap tersebut, menurut Ilham, merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno dalam politik internasional.
Selain isu geopolitik, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan bencana ekologis dan krisis lingkungan hidup. PDI Perjuangan menyampaikan belasungkawa atas berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mendorong pemerintah agar lebih serius dalam mitigasi bencana.
“Bagi PDI Perjuangan, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup adalah sikap ideologis. Ini bukan isu sampingan, melainkan prioritas utama karena menyangkut masa depan anak cucu bangsa,” kata Ilham.
Dalam konteks politik nasional maupun daerah, DPC PDI Perjuangan Garut menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik penyeimbang, bukan oposisi. Dalam sistem presidensial, fungsi check and balances dipandang sebagai kebutuhan demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Sikap politik penyeimbang ini juga kami terapkan di Kabupaten Garut. Kami akan mengawasi, mengamati, dan menganalisis setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut—mana yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mana yang perlu diberikan kritik serta masukan,” ujarnya.
PDI Perjuangan Garut menyatakan siap bersikap kritis secara konstruktif, menawarkan solusi kebijakan, sekaligus bermitra dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan, SE, menegaskan bahwa hasil Rakernas memberikan penekanan kuat agar seluruh kader partai bersikap pro-konservasi dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten Garut yang memiliki sekitar 70 persen kawasan hutan lindung harus dijaga secara serius sebagai daerah resapan air dan penyangga ekologi.
“Kami akan mendorong seluruh struktur partai, dari DPC hingga ranting, untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan lingkungan hidup. Pembangunan harus berjalan seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam,” ujarnya.
Terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, PDI Perjuangan memilih bersikap objektif dan berbasis data. Evaluasi akan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran resmi, seperti RPJMD, RKPD, APBD, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Kami akan melihat sejauh mana janji-janji kampanye benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan didukung oleh anggaran, serta apakah manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ukurannya jelas, terbuka, dan bisa diuji secara publik,” pungkasnya. (Rus)
