Kab. Bandung, Jabadar.com// Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan keberhasilan tiga perangkat daerah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Hukum, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bagian Organisasi, serta sejumlah perangkat daerah terkait turut menghadiri kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting di Command Center Inspektorat Kabupaten Bandung
Sebanyak tiga unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meraih Predikat WBK, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Puskesmas Rancaekek DTP.
Keberhasilan ini sekaligus memperkuat langkah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menyampaikan bahwa keberhasilan perangkat daerah meraih predikat WBK merupakan hasil komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.
“Predikat WBK ini menjadi bukti nyata kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Cakra.
Ia menambahkan, peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung selaku Tim Penilai Internal berperan aktif dalam melakukan pengawalan, pendampingan, serta evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
“Jangan sampai Zona Integritas berhenti pada pencapaian predikat semata, tetapi mampu menjadi budaya kerja yang berkelanjutan,” tambahnya.
Cakra berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Ia juga optimistis ke depan semakin banyak unit kerja yang mampu meraih predikat WBK bahkan meningkat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan SAKIP dan ZI Award merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan mengukur kemajuan reformasi birokrasi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
SAKIP sendiri merupakan instrumen penting dalam mengintegrasikan perencanaan program dan penganggaran sehingga lebih efektif dan efisien. Jika kualitas layanan publik kurang optimal maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penguatan akuntabilitas kinerja menjadi kebutuhan strategis. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, sebanyak 94 kementerian dan lembaga, 35 pemerintah provinsi, serta 459 pemerintah kabupaten/kota telah mengimplementasikan SAKIP dengan nilai minimal “Baik”.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Reformasi birokrasi merupakan mesin penggerak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Birokrasi yang unggul menjadi syarat keberlangsungan peradaban sekaligus amanat Presiden untuk terus kita jalankan,” ujarnya.
Rini juga menyampaikan bahwa penguatan reformasi birokrasi harus berorientasi pada pelayanan masyarakat serta percepatan implementasi kebijakan. Selain itu, transformasi digital menjadi fase penting dalam pengembangan birokrasi modern guna meningkatkan kualitas layanan publik.
“Ke depan, saya akan terus dorong implementasi digitalisasi di seluruh instansi pemerintah agar pelayanan dan birokrasi kita semakin unggul,” pungkasnya. ***
Editor: Arif/Yopi
