GARUT, Jabadar.Com // Ketua Umum GPMPB menilai bahwa sebagai seorang pejabat publik, sudah seharusnya menjaga etika dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Pernyataan sebagaimana yang beredar dalam video tersebut dinilai kurang mencerminkan sikap kenegarawanan, terlebih di tengah dinamika hubungan antara G1 dan G2 yang sejak kontestasi politik memang diketahui kurang harmonis.
“Kita memahami bahwa dinamika politik pasca kontestasi seringkali menyisakan ketegangan. Namun ketika sudah berada dalam posisi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dikedepankan bukan lagi kepentingan kelompok, melainkan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pejabat publik tidak perlu menghitung-hitung pengorbanan pribadi, termasuk biaya atau anggaran yang dikeluarkan dari saku pribadi. Jabatan publik adalah amanah yang sejak awal menuntut kesiapan untuk berkorban demi kepentingan rakyat.
“Bupati dan Wakil Bupati harus berkesinambungan dan fokus pada realisasi visi, misi, serta janji kampanye atau janji politik kepada masyarakat. Barometer keberhasilan kepemimpinan bukan pada polemik internal, melainkan pada sejauh mana janji tersebut diwujudkan,” lanjutnya.
Menurutnya, apabila kedua belah pihak terus saling menyalahkan dan mempertontonkan konflik di ruang publik, maka yang dirugikan adalah masyarakat dan citra pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut tentu menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, apabila secara faktual sudah tidak memungkinkan lagi tercipta keharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan, maka sebaiknya ditempuh mekanisme konstitusional dengan mengajukan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk opsi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) demi menjaga stabilitas pemerintahan.
“Yang utama adalah keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah. Jangan sampai konflik elite justru mengorbankan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Rus)
