GARUT, Jabadar.Com // Gelombang kekecewaan mahasiswa pecah dalam audiensi di DPRD Kabupaten Garut tepatnya di Komisi II, Kamis (26/2/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (BEM IPI) Garut meluapkan kemarahan atas proyek Rekonstruksi Jalan Semangen–Wanajaya yang dinilai gagal total dan justru memperparah banjir di wilayah terdampak.
“Azhari menegaskan proyek yang dilaksanakan oleh CV Pusaka Jembar Karismatik, tersebut diduga tidak sesuai harapan masyarakat. Alih-alih menjadi solusi penanganan banjir, proyek itu disebut menimbulkan dampak lebih luas dan merugikan warga.
“Dari awal sekitar 20 rumah yang terdampak banjir. Setelah adanya proyek rekonstruksi jalan, malah semakin parah. Sekarang lebih dari 50 rumah terdampak. Ini jelas bukan solusi, tapi memperburuk keadaan,” tegas Azhar kepada awak media usai audiensi.
Azhar menjelaskan, dua minggu sebelum audiensi, pihaknya telah melayangkan surat resmi untuk membahas proyek yang dianggap bermasalah tersebut. Mahasiswa datang dengan membawa aspirasi dan data lapangan, berharap ada solusi konkret.
Namun, hasil audiensi dinilai belum memuaskan. Mahasiswa bahkan mengaku kecewa karena sejumlah pihak penting tidak hadir.
“Kami datang membawa persoalan masyarakat dan berharap pulang membawa solusi. Tapi yang kami dapati justru ketidakhadiran pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” ungkapnya.
Kekecewaan semakin memuncak karena Bupati disebut hanya mewakilkan kepada Asisten Daerah (Asda), namun perwakilan tersebut pun tidak hadir. Azhar juga menyoroti sikap Kepala Dinas PUPR yang dinilai kerap absen saat mahasiswa melakukan audiensi.
“Setiap mahasiswa audiensi, Kadis PUPR selalu tidak hadir. Ada apa? Ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan rakyat,” sindirnya tajam
BEM IPI Garut menilai proyek tersebut perlu diaudit dan diinvestigasi secara menyeluruh. Mereka mempertanyakan perencanaan teknis, kajian drainase, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Azhar, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran tanpa memastikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Seharusnya bantuan pemerintah menjadi solusi banjir, bukan malah memperluas genangan. Ini harus diselidiki secara serius. Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Garut turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat kondisi riil masyarakat.
Dalam pernyataannya, Azhar turut menyinggung pernyataan Wakil Bupati yang sebelumnya mengakui capaian satu tahun pemerintahan belum maksimal. Bagi mahasiswa, pengakuan tersebut harus dibarengi evaluasi nyata, bukan sekadar retorika.
“Kalau memang satu tahun ini belum maksimal, maka harus ada introspeksi besar-besaran. Pemerintah harus lebih peka dan serius menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Audiensi lanjutan dijadwalkan pada 9 Maret mendatang. Selain BEM IPI Garut, unsur masyarakat yang tergabung dalam BPSRI bersama warga Kecamatan Wanaraja berencana kembali hadir untuk menuntut kejelasan dan keputusan konkret.
Mahasiswa dan warga berharap pertemuan berikutnya tidak lagi menjadi forum formalitas semata, melainkan menghasilkan langkah nyata, mulai dari evaluasi teknis proyek, perbaikan sistem drainase, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari proyek yang salah perencanaan. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab,” pungkas Azhar.
Sorotan tajam mahasiswa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah bahwa pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat berpotensi menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. (Rus)
