GARUT, Jabadar.Com // Pemerintah Kabupaten Garut terus mendorong percepatan inklusi keuangan guna memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut ditandai dengan Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ballroom Hotel Santika Garut, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Garut menyampaikan apresiasi atas capaian ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 Kabupaten Garut berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen.
Menurutnya, di tengah tantangan investasi dan dinamika ekonomi global, akses terhadap layanan keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Percepatan akses keuangan menjadi salah satu solusi strategis untuk mendorong pengembangan UMKM, memperkuat sektor ekonomi prioritas, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang digagas oleh TPAKD,” ujar Syakur.
Sementara itu, Kepala **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan bahwa TPAKD harus mampu menjadi motor penggerak nyata dalam memperluas akses layanan keuangan di daerah, bukan sekadar forum koordinasi.
Ia memaparkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen. Sementara berdasarkan data Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), angka inklusi keuangan bahkan mencapai 92,74 persen.
“Angka ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, namun kita tetap perlu memperkuat literasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami pemanfaatannya secara bijak,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, Dedy Mulyadi, memaparkan berbagai program kerja TPAKD Kabupaten Garut tahun 2026 yang disusun secara komprehensif.
Salah satu program unggulan mengusung tema “Inklusi Tanpa Batas: Menabung Sejak Dini dengan Berinvestasi Hari Ini.” Program ini berfokus pada penguatan budaya menabung sejak usia dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Program tersebut menargetkan optimalisasi produk perbankan, baik konvensional maupun syariah, bagi sekitar 258.000 pelajar di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Kabupaten Garut. Implementasinya akan dilakukan secara berkelanjutan selama empat triwulan sepanjang tahun 2026.
Selain menyasar kalangan pelajar, TPAKD Garut juga menghadirkan program Satu Disabilitas Satu Rekening sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas. Pada tahap awal, program ini menargetkan setidaknya 20 nasabah disabilitas yang akan mendapatkan pendampingan intensif.
Tak hanya itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan program Tabungan Emas sebagai salah satu instrumen investasi yang relatif aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Program lainnya adalah Gema Digital (Gerakan Masyarakat Sadar Layanan Perbankan Digital) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital. Program ini difokuskan pada percepatan digitalisasi produk dan layanan perbankan sehingga masyarakat semakin terbiasa dan cakap dalam melakukan transaksi secara digital.
Kegiatan rapat pleno ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Eman Patria, jajaran SKPD terkait, perbankan, BUMD, perusahaan jasa asuransi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap inklusi keuangan dapat semakin merata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Rus)
