GARUT, Jabadar.Com // Keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram mendorong Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Andir Bayongbong, Kabupaten Garut, Jumat (13/3/2026).
Didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi dan harga gas LPG bersubsidi yang belakangan ramai dikeluhkan warga di berbagai media sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Putri Karlina berdialog langsung dengan para pedagang, pemilik pangkalan gas, serta masyarakat yang tengah berbelanja di pasar. Ia mengaku awalnya berencana melakukan pengecekan ke Pasar Kadungora. Namun setelah membaca banyak komentar masyarakat yang menyebut kondisi di Pasar Andir Bayongbong lebih parah, ia memutuskan mengubah rute sidaknya.
“Saya melihat di media sosial banyak yang membicarakan kelangkaan gas LPG. Awalnya saya ingin ke Pasar Kadungora, tetapi karena banyak komentar yang menyebut kondisi di Pasar Andir Bayongbong, akhirnya saya datang ke sini dan ternyata memang benar,” ujarnya.
Dalam dialog dengan para pangkalan gas dan pedagang, Putri Karlina menerima sejumlah keluhan terkait distribusi LPG di tingkat bawah. Bahkan di lokasi, ia langsung menghubungi pihak penyuplai LPG wilayah Garut untuk memastikan kondisi pasokan.
Hasil komunikasi tersebut menunjukkan bahwa secara resmi pasokan LPG di Kabupaten Garut sebenarnya tidak mengalami kelangkaan.
“Saya sudah menghubungi pihak penyuplai wilayah Kabupaten Garut. Dari sisi suplai sebenarnya tidak langka, dan tingkat permintaan juga tidak meningkat secara signifikan. Polanya hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Namun, berdasarkan informasi dari para pangkalan, lonjakan harga justru dipicu oleh praktik penjualan ulang oleh pengecer atau warung. Banyak pengecer membeli LPG dari pangkalan dalam jumlah terbatas, kemudian menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi kepada masyarakat.
Akibat praktik tersebut, harga LPG 3 kilogram yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) justru melonjak hingga Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per tabung, hampir dua kali lipat dari harga normal.
Putri Karlina mengimbau masyarakat agar membeli LPG langsung di pangkalan resmi untuk menghindari harga yang tidak wajar. Ia juga menyoroti adanya praktik penimbunan kecil-kecilan yang dilakukan di tingkat warung.
“Kadang bukan penimbunan besar, tetapi kecil-kecil di warung. Misalnya satu warung menyimpan lima tabung, lalu ada sepuluh warung, berarti sudah ada 50 tabung yang tertahan di jalur distribusi,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat stok di pangkalan cepat habis, sementara masyarakat harus membeli dengan harga jauh lebih mahal di tingkat pengecer.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berencana memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Wakil Bupati mengaku telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Garut segera melakukan konsolidasi dengan agen, Hiswana Migas, serta pihak penyuplai untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Selain itu, Inspektorat juga menyatakan kesiapan untuk ikut berkolaborasi dalam pengawasan lintas instansi.
“Kita akan melakukan sidak bersama tim satgas untuk melakukan kontrol. Waktunya memang sangat mepet, tetapi pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Harga Minyak Goreng Ikut Terkerek
Selain LPG, Putri Karlina juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng di sejumlah warung. Menurutnya, pola kenaikan tersebut hampir sama dengan LPG, bukan karena stok yang langka melainkan karena rantai distribusi yang tidak langsung.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi pasokan pemerintah melalui Bulog sebenarnya tidak ada masalah, karena stok masih mencukupi dan harga relatif stabil.
Namun, banyak warung yang tidak bermitra langsung dengan distributor resmi sehingga harus membeli dari supplier lain dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Putri Karlina menilai fenomena tersebut kerap terjadi menjelang momentum hari besar keagamaan, termasuk menjelang Idulfitri.
“Permainan spekulasi menjelang Lebaran memang sering terjadi. Karena itu pemerintah harus bekerja lebih keras. Satgas harus terus berkeliling melakukan koordinasi dan pengawasan agar harga tetap terkendali,” pungkasnya. (Rus)
