GARUT, Jabadar.Com // Kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram (subsidi) di Kabupaten Garut menuai sorotan tajam dari Ketua PERSADA 212 Garut, Ceng Aam. Ia mempertanyakan kondisi harga di lapangan yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan memicu dugaan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (25/03/2026) Ceng Aam menilai situasi saat ini tidak wajar. Pasalnya, meskipun HET gas elpiji 3 kg di Kabupaten Garut masih berada di angka Rp16.000, harga di tingkat masyarakat justru melonjak hingga Rp21.000 sampai Rp22.000. Bahkan, pada momen tertentu seperti bulan Ramadan lalu, harga sempat menyentuh angka ekstrem.
“Di wilayah Kecamatan Banjarwangi, tepatnya Desa Jayabakti, harga gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp50.000. Juga di Wilayah Kecamatan Samarang mencapai Rp 3,5000, Ini jelas sudah sangat keterlaluan dan memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak jika pemerintah berencana menaikkan HET gas subsidi, selama dilakukan secara rasional dan berpihak pada masyarakat serta pelaku usaha. Namun, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Kalau mau dinaikkan, silakan saja. Tapi harus rasional. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Bahkan dari pihak Hiswana Migas sendiri disebut-sebut sudah lama mengeluhkan HET di Garut yang masih Rp16.000, sementara daerah lain seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran sudah berada di kisaran Rp19.000,” ujarnya.
Lebih jauh, Ceng Aam menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap agen dan pangkalan. Ia mempertanyakan apakah para pelaku distribusi tersebut telah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada HET, melainkan pada implementasi distribusi di lapangan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia mengungkapkan, saat ini hampir tidak ada pangkalan yang menjual gas sesuai harga resmi kepada masyarakat secara langsung.
“Pangkalan itu seharusnya bisa diakses masyarakat dengan harga HET. Tapi faktanya sekarang, pangkalan hanya buka saat ada pengiriman, setelah itu tutup lagi. Lalu gas itu sebenarnya dijual ke mana? Ini yang harus diusut,” katanya dengan nada kritis.
Ia juga menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang menurut regulasi Kementerian ESDM masuk dalam kategori sub-pangkalan. Namun, ia khawatir jika sistem di tingkat pangkalan tidak dibenahi, maka keberadaan sub-pangkalan justru berpotensi memperpanjang rantai distribusi dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi.
“Kalau dari hulunya tidak diperbaiki, maka HET Rp16.000 saja bisa jadi Rp21.000, Rp23.000 bahkan Rp50.000. Apalagi kalau nanti HET benar-benar dinaikkan, bisa makin tidak terkendali,” pungkasnya.
Ketua PERSADA 212 Garut pun mendesak pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap distribusi gas elpiji 3 kg subsidi, agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat kecil. (Rus)
